Cari Peraturan

JENIS	:
NOMOR	:
TAHUN	:
TENTANG	:
ABSTRAK	:
STATUS AKHIR	:

Cari Non-Peraturan

Link Tautan Terkait

Situs Pusat JDIH Nasional

JDIH Nasional

JDIH Provinsi Jambi

JDIH Kabupaten Bungo

Statistik Pengunjung

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dprbgo/jdih.dprd-bungokab.go.id/indexx.php on line 246

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dprbgo/jdih.dprd-bungokab.go.id/indexx.php on line 260

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dprbgo/jdih.dprd-bungokab.go.id/indexx.php on line 261

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dprbgo/jdih.dprd-bungokab.go.id/indexx.php on line 262

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dprbgo/jdih.dprd-bungokab.go.id/indexx.php on line 263

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dprbgo/jdih.dprd-bungokab.go.id/indexx.php on line 264

Online	: 2 Users
Hari Ini	:
Kemarin	:
Bulan Ini	:
Tahun Ini	:
Total Visitor	:
Total Hits	: 39234477 Hits

Database Produk Hukum Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya

Undang-undang

Jenis	Nomor Peraturan	Judul/Subjek	Katalog	Abstrak	Download Peraturan	Status
Undang-undang	1 / 2018	KEPALANGMERAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu1-2018bt.pdf
Undang-undang	2 / 2018	perubahan kedua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu2-2018bt.pdf
Undang-undang	1 / 2017	pengesahan perjanjian antara republik indonesia dan republik singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur selat singapura,2014 (treaty betwen the republic of indonesia and republic of singapore relating to the delimitation of the territorial seas of the two countries in the eastern part of the strait of singapore,2014	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu1-2017bt.pdf
Undang-undang	2 / 2017	jasa konstruksi	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu2-2017bt.pdf
Undang-undang	3 / 2017	sistem perbukuan	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu3-2017bt.pdf
Undang-undang	4 / 2017	pengesahan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik filipina mengenai penetapan batas zona ekonomi eksklusif, 2014 (aggreement betwen the government of the republic of indonesia and the government of the republic of the philippines concerning the delimitation of the exclusive economic zone boundary,2014	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu4-2017bt.pdf
Undang-undang	5 / 2017	pemajuan kebudayaan	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu5-2017bt.pdf
Undang-undang	6 / 2017	arsitek	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu6-2017bt.pdf
Undang-undang	7 / 2017	pemilihan umum	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu7-2017bt.pdf
Undang-undang	8 / 2017	perubahan atas undang - undang nomor 18 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2017	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu8-2017bt.pdf
Undang-undang	9 / 2017	penetapan peraturan pemerintah pengganti undang - undang nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi undang-undang	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu9-2017bt.pdf
Undang-undang	10 / 2017	pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu10-2017bt.pdf
Undang-undang	11 / 2017	pengesahan minamata convention on mercury(konvensi minamata mengenai merkuri)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu11-2017bt.pdf
Undang-undang	12 / 2017	pengesahan asean convention against trafficking in person, especially women and children (konvensi asean menentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu12-2017bt.pdf
Undang-undang	13 / 2017	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA ON EXTRADITION)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu13-2017bt.pdf
Undang-undang	14 / 2017	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu14-2017bt.pdf
Undang-undang	15 / 2017	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu15-2017bt.pdf
Undang-undang	16 / 2017	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu16-2017bt.pdf
Undang-undang	17 / 2017	PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARRAKESH MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu17-2017bt.pdf
Undang-undang	18 / 2017	PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu18-2017bt.pdf
Undang-undang	1 / 2016	PENJAMINAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_1_2016.pdf
Undang-undang	2 / 2016	pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik polandia tentang kerjasama di bidang pertahanan (agreement betwen the goverment of the republik indonesia and the goverment of republik of poland concerning co-operation in the field of defence)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_2_2016.pdf
Undang-undang	3 / 2016	pengesahan memorandum saling pengertian antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik sosialis vietnam tentang peningkatan kerjasama antara pejabat pertahanan dan kegiatan bidang pertahanan terkait (memorandum of understanding betwen the goverment of republic of indonesia and the goverment of the socialist republic of vietnam on streghtening of cooperation between defence officials and its related activities)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_3_2016.pdf
Undang-undang	4 / 2016	TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_4_2016.pdf
Undang-undang	5 / 2016	PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN (MOU) ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK FEDERASI JERMAN MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_5_2016.pdf
Undang-undang	6 / 2016	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG KERJA SAMA AKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA ON COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_6_2016.pdf
Undang-undang	7 / 2016	PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_7_2016.pdf
Undang-undang	8 / 2016	PENYANDANG DISABILITAS	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_8_2016.pdf
Undang-undang	9 / 2016	PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_9_2016.pdf
Undang-undang	10 / 2016	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_10_2016.pdf
Undang-undang	11 / 2016	PENGAMPUNAN PAJAK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_11_2016.pdf
Undang-undang	12 / 2016	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_12_2016.pdf
Undang-undang	13 / 2016	PATEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_13_2016.pdf
Undang-undang	14 / 2016	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_14_2016.pdf
Undang-undang	15 / 2016	PENGESAHAN MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006 (KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM, 2006)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_15_2016.pdf
Undang-undang	16 / 2016	PENGESAHAN PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PERSETUJUAN PARIS ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_16_2016.pdf
Undang-undang	17 / 2016	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2OO2 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_17_2016.pdf
Undang-undang	18 / 2016	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_18_2016.pdf
Undang-undang	19 / 2016	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_19_2016.pdf
Undang-undang	20 / 2016	MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_20_2016.pdf
Undang-undang	1 / 2015	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_1_2015.pdf
Undang-undang	2 / 2015	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_2 _2015.pdf
Undang-undang	3 / 2015	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_3 _2015.pdf
Undang-undang	4 / 2015	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_4_2015.pdf
Undang-undang	5 / 2015	PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_5_2015.pdf
Undang-undang	6 / 2015	PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_6_2015.pdf
Undang-undang	7 / 2015	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_7_2015.pdf
Undang-undang	8 / 2015	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_8_2015.pdf
Undang-undang	9 / 2015	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_9_2015.pdf
Undang-undang	10 / 2015	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_10_2015.pdf
Undang-undang	11 / 2015	PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_11_2015.pdf
Undang-undang	12 / 2015	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_12_2015.pdf
Undang-undang	13 / 2015	PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_13_2015.pdf
Undang-undang	5 / 2014	APARATUR SIPIL NEGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu_5_2014.pdf
Undang-undang	12 / 2011	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu_12 2011.pdf
Undang-undang	11 / 2008	INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu_11_2008.pdf
Undang-undang	1 / 2004	PERBENDAHARAAN NEGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu_1_2004.pdf
Undang-undang	33 / 2004	PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu_33_2004.pdf
Undang-undang	17 / 2003	KEUANGAN NEGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu_17_2003.pdf
Undang-undang	20 / 2001	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu_20_2001.pdf	Mengubah Undang-undang (UU) No. 31/1999
Undang-undang	14 / 2000	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu_14_2000.pdf	Mengubah Undang-undang (UU) No. 54/1999
Undang-undang	5 / 1999	LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_5_1999.pdf
Undang-undang	28 / 1999	PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu_28_1999.pdf
Undang-undang	31 / 1999	PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu_31_1999.pdf	Diubah Oleh Undang-undang (UU) No. 20/2001
Undang-undang	54 / 1999	PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	UU_54_1999.pdf	Diubah Oleh Undang-undang (UU) No. 14/2000
Undang-undang	7 / 1965	PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN-BANGKO DAN DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu_7_1965.pdf
Undang-undang	12 / 1956	PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	uu_12_1956.pdf

JUDUL	:
PENGARANG	:
PENERBIT	:
KOTA TERBIT	:
TAHUN TERBIT	: