Cari Peraturan

JENIS	:
NOMOR	:
TAHUN	:
TENTANG	:
ABSTRAK	:
STATUS AKHIR	:

Cari Non-Peraturan

Link Tautan Terkait

Situs Pusat JDIH Nasional

JDIH Nasional

JDIH Provinsi Jambi

JDIH Kabupaten Bungo

Statistik Pengunjung

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dprbgo/jdih.dprd-bungokab.go.id/indexx.php on line 246

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dprbgo/jdih.dprd-bungokab.go.id/indexx.php on line 260

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dprbgo/jdih.dprd-bungokab.go.id/indexx.php on line 261

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dprbgo/jdih.dprd-bungokab.go.id/indexx.php on line 262

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dprbgo/jdih.dprd-bungokab.go.id/indexx.php on line 263

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/dprbgo/jdih.dprd-bungokab.go.id/indexx.php on line 264

Online	: 3 Users
Hari Ini	:
Kemarin	:
Bulan Ini	:
Tahun Ini	:
Total Visitor	:
Total Hits	: 39234478 Hits

Database Produk Hukum Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya

Peraturan Presiden

Jenis	Nomor Peraturan	Judul/Subjek	Katalog	Abstrak	Download Peraturan	Status
Peraturan Presiden	1 / 2018	HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Ps1_2018.pdf
Peraturan Presiden	2 / 2018	KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2019	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps2-2018.pdf
Peraturan Presiden	3 / 2018	PENJABAT SEKRETARIS DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps3-2018.pdf
Peraturan Presiden	4 / 2018	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps4_2018.pdf
Peraturan Presiden	5 / 2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps5_2018.pdf
Peraturan Presiden	6 / 2018	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps6-2018.pdf
Peraturan Presiden	9 / 2018	TATA CARA PEMILIHAN, SYARAT, LARANGAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN PEMBERHENTIAN KOMISIONER DAN ATAU DEPUTI KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps9-2018.pdf
Peraturan Presiden	10 / 2018	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps10_2018.pdf
Peraturan Presiden	11 / 2018	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps11_2018.pdf
Peraturan Presiden	12 / 2018	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps12_2018.pdf
Peraturan Presiden	13 / 2018	PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps13-2018.pdf
Peraturan Presiden	15 / 2018	PERCEPATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps15-2018.pdf
Peraturan Presiden	16 / 2018	PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps16-2018.pdf
Peraturan Presiden	17 / 2018	PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM KEADAAN TERTENTU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps17-2018.pdf
Peraturan Presiden	1 / 2017	PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS, DUBAI, 2012 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, DUBAI, 2012)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps1-2017.pdf
Peraturan Presiden	2 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps2-2017.pdf
Peraturan Presiden	3 / 2017	RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps3-2017.pdf
Peraturan Presiden	4 / 2017	WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps4-2017.pdf
Peraturan Presiden	5 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps5-2017.pdf
Peraturan Presiden	6 / 2017	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps6-2017.pdf
Peraturan Presiden	7 / 2017	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps7-2017.pdf
Peraturan Presiden	8 / 2017	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps8-2017.pdf
Peraturan Presiden	9 / 2017	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps9-2017.pdf
Peraturan Presiden	10 / 2017	DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps10-2017.pdf
Peraturan Presiden	11 / 2017	RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA, PROVINSI GORONTALO, PROVINSI SULAWESI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, DAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps11-2017.pdf
Peraturan Presiden	12 / 2017	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps12-2017.pdf
Peraturan Presiden	13 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps13-2017.pdf
Peraturan Presiden	14 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps14-2017.pdf
Peraturan Presiden	15 / 2017	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps15-2017.pdf
Peraturan Presiden	16 / 2017	KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps16-2017.pdf
Peraturan Presiden	17 / 2017	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps17-2017.pdf
Peraturan Presiden	18 / 2017	TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps18-2017.pdf
Peraturan Presiden	19 / 2017	OTORITAS NASIONAL SENJATA KIMIA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps19-2017.pdf
Peraturan Presiden	20 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps20-2017.pdf
Peraturan Presiden	21 / 2017	PEMBUBARAN BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps21-2017.pdf
Peraturan Presiden	22 / 2017	RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps22-2017.pdf
Peraturan Presiden	23 / 2017	PENGESAHAN CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY ARTICLES OF AGREEMENT (PASAL PERSETUJUAN FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps23-2017.pdf
Peraturan Presiden	24 / 2017	PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 29 JANUARI 2002 (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, AND ITS PROTOCOL, SIGNED AT JAKARTA ON JANUARY 29, 2002	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps24-2017.pdf
Peraturan Presiden	25 / 2017	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps25-2017.pdf
Peraturan Presiden	26 / 2017	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps26-2017.pdf
Peraturan Presiden	27 / 2017	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps27-2017.pdf
Peraturan Presiden	28 / 2017	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps28-2017.pdf
Peraturan Presiden	29 / 2017	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps29-2017.pdf
Peraturan Presiden	30 / 2017	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps30-2017.pdf
Peraturan Presiden	31 / 2017	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC ON EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps31-2017.pdf
Peraturan Presiden	32 / 2017	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA HASYIMIAH MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps32-2017.pdf
Peraturan Presiden	33 / 2017	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps33-2017.pdf
Peraturan Presiden	34 / 2017	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps34-2017.pdf
Peraturan Presiden	35 / 2017	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps35-2017.pdf
Peraturan Presiden	36 / 2017	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps36-2017.pdf
Peraturan Presiden	37 / 2017	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps37-2017.pdf
Peraturan Presiden	38 / 2017	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps38-2017.pdf
Peraturan Presiden	39 / 2017	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps39-2017.pdf
Peraturan Presiden	40 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps40-2017.pdf
Peraturan Presiden	41 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps41-2017.pdf
Peraturan Presiden	42 / 2017	JABATAN FUNGSIONAL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps42-2017.pdf
Peraturan Presiden	43 / 2017	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTIANAK DI KALIMANTAN BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps43-2017.pdf
Peraturan Presiden	44 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps44-2017.pdf
Peraturan Presiden	45 / 2017	RENCANA INDUK PENYELENGGARAAN KEANTARIKSAAN TAHUN 2016-2040	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps45-2017.pdf
Peraturan Presiden	46 / 2017	BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps46-2017.pdf
Peraturan Presiden	47 / 2017	PENYEDIAAN LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MENDAPATKAN AKSES LISTRIK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps47-2017.pdf
Peraturan Presiden	48 / 2017	PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps48-2017.pdf
Peraturan Presiden	49 / 2017	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps49-2017.pdf
Peraturan Presiden	50 / 2017	STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps50-2017.pdf
Peraturan Presiden	51 / 2017	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps51-2017.pdf
Peraturan Presiden	52 / 2017	PENGESAHAN PROTOCOL ON THE LEGAL FRAMEWORK TO IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW (PROTOKOL MENGENAI KERANGKA HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps52-2017.pdf
Peraturan Presiden	53 / 2017	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps53-2017.pdf
Peraturan Presiden	54 / 2017	UNIT KERJA PRESIDEN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps54-2017.pdf
Peraturan Presiden	55 / 2017	PENYELESAIAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps55-2017.pdf
Peraturan Presiden	56 / 2017	PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps56-2017.pdf
Peraturan Presiden	57 / 2017	PENGESAHAN PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA,1974 (PROTOKOL 1988 TERKAIT DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps57-2017.pdf
Peraturan Presiden	58 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps58-2017.pdf
Peraturan Presiden	59 / 2017	PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps59-2017.pdf
Peraturan Presiden	60 / 2017	PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps60-2017.pdf
Peraturan Presiden	61 / 2017	PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE REGIONAL SECRETARIAT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ASEAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON TOURISM PROFESSIONALS (PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT REGIONAL UNTUK PELAKSANAAN PENGATURAN SALING PENGAKUAN TENAGA PROFESIONAL PARIWISATA ASEAN)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps61-2017.pdf
Peraturan Presiden	62 / 2017	KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps62-2017.pdf
Peraturan Presiden	63 / 2017	PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps63-2017.pdf
Peraturan Presiden	64 / 2017	DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERTAHANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps64-2017.pdf
Peraturan Presiden	65 / 2017	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps65-2017.pdf
Peraturan Presiden	66 / 2017	KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTORPENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps66-2017.pdf
Peraturan Presiden	67 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps67-2017.pdf
Peraturan Presiden	68 / 2017	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps68-2017.pdf
Peraturan Presiden	69 / 2017	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA, SEKRETARIS BADAN, DEPUTI, KELOMPOK KERJA, DAN KELOMPOK AHLI BADAN RESTORASI GAMBUT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps69-2017.pdf
Peraturan Presiden	70 / 2017	PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps70-2017.pdf
Peraturan Presiden	71 / 2017	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN INGGRIS RAYA DAN IRLANDIA UTARA TENTANG PELAYANAN ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND CONCERNING AIR SERVICES)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps71-2017.pdf
Peraturan Presiden	73 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2012 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps73-2017.pdf
Peraturan Presiden	74 / 2017	PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONAL BERBASIS ELEKTRONIK (ROAD MAP E-COMMERCE) TAHUN 2017-2019	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps74-2017.pdf
Peraturan Presiden	75 / 2017	PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA/DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps75-2017.pdf
Peraturan Presiden	76 / 2017	FASILITAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps76-2017.pdf
Peraturan Presiden	77 / 2017	PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991, YANG TELAH DIUBAH DENGAN PROTOKOL YANG DITANDATANGANI DI BUKIT TINGGI PADA TANGGAL 12 JANUARI 2006 (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME SIGNED AT KUALA LUMPUR ON 12 SEPTEMBER 1991, AS AMENDED BY THE PROTOCOL SIGNED AT BUKIT TINGGI ON 12 JANUARY 2006	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps77-2017.pdf
Peraturan Presiden	78 / 2017	RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KENDAL, DEMAK, UNGARAN, SALATIGA, SEMARANG, DAN PURWODADI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps78-2017.pdf
Peraturan Presiden	80 / 2017	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps80-2017.pdf
Peraturan Presiden	79 / 2017	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps79-2017.pdf
Peraturan Presiden	81 / 2017	PENUGASAN KEPADA PT HUTAMA KARYA (PERSERO) UNTUK MENGUSAHAKAN JALAN TOL RUAS AKSES TANJUNG PRIOK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps81-2017.pdf
Peraturan Presiden	82 / 2017	TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps82-2017.pdf
Peraturan Presiden	83 / 2017	KEBIJAKAN STRATEGIS PANGAN DAN GIZI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps83-2017.pdf
Peraturan Presiden	84 / 2017	PENGESAHAN PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES,1966 (PROTOKOL 1988 TERKAIT DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG GARIS MUAT KAPAL, 1966)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps84-2017.pdf
Peraturan Presiden	85 / 2017	PENGESAHAN ARTICLES OF AGREEMENT OF THE ISLAMIC CORPORATION FOR THE INSURANCE OF INVESTMENT AND EXPORT CREDIT (PASAL PERSETUJUAN KORPORASI ISLAM UNTUK ASURANSI INVESTASI DAN KREDIT EKSPOR)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps85-2017.pdf
Peraturan Presiden	86 / 2017	RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps86-2017bt.pdf
Peraturan Presiden	87 / 2017	PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps87-2017.pdf
Peraturan Presiden	88 / 2017	PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps88-2017.pdf
Peraturan Presiden	89 / 2017	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT MENGENAI SEKRETARIAT DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES ON THE SECRETARIAT OF THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps89-2017.pdf
Peraturan Presiden	90 / 2017	KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps90-2017.pdf
Peraturan Presiden	91 / 2017	PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps91-2017.pdf
Peraturan Presiden	92 / 2017	PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARK, (PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL, 1989)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps92-2017.pdf
Peraturan Presiden	93 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PARIWISATA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps93-2017.pdf
Peraturan Presiden	94 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps94-2017.pdf
Peraturan Presiden	95 / 2017	PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps95-2017.pdf
Peraturan Presiden	96 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps96-2017.pdf
Peraturan Presiden	97 / 2017	KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps97-2017.pdf
Peraturan Presiden	98 / 2017	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA BARU DI KABUPATEN KULONPROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps98-2017.pdf
Peraturan Presiden	99 / 2017	GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps99-2017.pdf
Peraturan Presiden	100 / 2017	PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN CENTRE FOR BIODIVERSITY (PERSETUJUAN MENGENAI PENDIRIAN PUSAT ASEAN UNTUK KEANEKARAGAMAN HAYATI)	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps100-2017.pdf
Peraturan Presiden	101 / 2017	PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps101-2017.pdf
Peraturan Presiden	102 / 2017	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps102-2017.pdf
Peraturan Presiden	103 / 2017	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps103-2017.pdf
Peraturan Presiden	104 / 2017	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps104-2017.pdf
Peraturan Presiden	105 / 2017	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps105-2017.pdf
Peraturan Presiden	106 / 2017	KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps106-2017.pdf
Peraturan Presiden	107 / 2017	RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps107-2017.pdf
Peraturan Presiden	108 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps108-2017.pdf
Peraturan Presiden	109 / 2017	HONORARIUM PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps109-2017.pdf
Peraturan Presiden	110 / 2017	BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps110-2017.pdf
Peraturan Presiden	111 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 156 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps111-2017.pdf
Peraturan Presiden	112 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps112-2017.pdf
Peraturan Presiden	113 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps113-2017.pdf
Peraturan Presiden	114 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps114-2017.pdf
Peraturan Presiden	115 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps115-2017.pdf
Peraturan Presiden	116 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps116-2017.pdf
Peraturan Presiden	117 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps117-2017.pdf
Peraturan Presiden	118 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps118-2017.pdf
Peraturan Presiden	119 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps119-2017.pdf
Peraturan Presiden	120 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps120-2017.pdf
Peraturan Presiden	121 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps121-2017.pdf
Peraturan Presiden	122 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps122-2017.pdf
Peraturan Presiden	123 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps123-2017.pdf
Peraturan Presiden	124 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps124-2017.pdf
Peraturan Presiden	125 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps125-2017.pdf
Peraturan Presiden	126 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps126-2017.pdf
Peraturan Presiden	127 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps127-2017.pdf
Peraturan Presiden	128 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps128-2017.pdf
Peraturan Presiden	129 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps129-2017.pdf
Peraturan Presiden	130 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps130-2017.pdf
Peraturan Presiden	131 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps131-2017.pdf
Peraturan Presiden	132 / 2017	HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps132-2017.pdf
Peraturan Presiden	133 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps133-2017.pdf	Mengubah Peraturan Presiden (PERPRES) No. 53/2017
Peraturan Presiden	134 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps134-2017.pdf
Peraturan Presiden	135 / 2017	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps135-2017.pdf
Peraturan Presiden	136 / 2017	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps136-2017.pdf
Peraturan Presiden	137 / 2017	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	ps137-2017.pdf
Peraturan Presiden	70 / 2012	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	PerPres_70_2012.pdf	Mengubah Peraturan Presiden (PERPRES) No. 54/2010
Peraturan Presiden	54 / 2010	PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	PerPres_54_2010.pdf	Diubah Oleh Peraturan Presiden (PERPRES) No. 70/2012
Peraturan Presiden	106 / 2007	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Perpres_106_2007.pdf

JUDUL	:
PENGARANG	:
PENERBIT	:
KOTA TERBIT	:
TAHUN TERBIT	: