Cari Peraturan
JENIS:
NOMOR:
TAHUN :
TENTANG:
ABSTRAK:
STATUS AKHIR:
Cari Non-Peraturan
JUDUL:
PENGARANG:
PENERBIT :
KOTA TERBIT:
TAHUN TERBIT:
Statistik Pengunjung
Online : 1 User
Hari Ini : 74
Kemarin: 218
Bulan Ini: 10439
Tahun Ini : 37183
Total Visitor: 49838
Total Hits: 98899 Hits
Database Produk Hukum Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya

Undang-undang

Jenis Nomor Peraturan Judul/Subjek Katalog Abstrak Download Peraturan Status
Undang-undang 1 / 2018 KEPALANGMERAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak uu1-2018bt.pdf
Undang-undang 2 / 2018 perubahan kedua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah Lihat Katalog Lihat Abstrak uu2-2018bt.pdf
Undang-undang 1 / 2017 pengesahan perjanjian antara republik indonesia dan republik singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur selat singapura,2014 (treaty betwen the republic of indonesia and republic of singapore relating to the delimitation of the territorial seas of the two countries in the eastern part of the strait of singapore,2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak uu1-2017bt.pdf
Undang-undang 2 / 2017 jasa konstruksi Lihat Katalog Lihat Abstrak uu2-2017bt.pdf
Undang-undang 3 / 2017 sistem perbukuan Lihat Katalog Lihat Abstrak uu3-2017bt.pdf
Undang-undang 4 / 2017 pengesahan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik filipina mengenai penetapan batas zona ekonomi eksklusif, 2014 (aggreement betwen the government of the republic of indonesia and the government of the republic of the philippines concerning the delimitation of the exclusive economic zone boundary,2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak uu4-2017bt.pdf
Undang-undang 5 / 2017 pemajuan kebudayaan Lihat Katalog Lihat Abstrak uu5-2017bt.pdf
Undang-undang 6 / 2017 arsitek Lihat Katalog Lihat Abstrak uu6-2017bt.pdf
Undang-undang 7 / 2017 pemilihan umum Lihat Katalog Lihat Abstrak uu7-2017bt.pdf
Undang-undang 8 / 2017 perubahan atas undang - undang nomor 18 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak uu8-2017bt.pdf
Undang-undang 9 / 2017 penetapan peraturan pemerintah pengganti undang - undang nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi undang-undang Lihat Katalog Lihat Abstrak uu9-2017bt.pdf
Undang-undang 10 / 2017 pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak uu10-2017bt.pdf
Undang-undang 11 / 2017 pengesahan minamata convention on mercury(konvensi minamata mengenai merkuri) Lihat Katalog Lihat Abstrak uu11-2017bt.pdf
Undang-undang 12 / 2017 pengesahan asean convention against trafficking in person, especially women and children (konvensi asean menentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak) Lihat Katalog Lihat Abstrak uu12-2017bt.pdf
Undang-undang 13 / 2017 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA ON EXTRADITION) Lihat Katalog Lihat Abstrak uu13-2017bt.pdf
Undang-undang 14 / 2017 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE Lihat Katalog Lihat Abstrak uu14-2017bt.pdf
Undang-undang 15 / 2017 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak uu15-2017bt.pdf
Undang-undang 16 / 2017 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak uu16-2017bt.pdf
Undang-undang 17 / 2017 PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARRAKESH MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA) Lihat Katalog Lihat Abstrak uu17-2017bt.pdf
Undang-undang 18 / 2017 PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak uu18-2017bt.pdf
Undang-undang 1 / 2016 PENJAMINAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_1_2016.pdf
Undang-undang 2 / 2016 pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik polandia tentang kerjasama di bidang pertahanan (agreement betwen the goverment of the republik indonesia and the goverment of republik of poland concerning co-operation in the field of defence) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_2_2016.pdf
Undang-undang 3 / 2016 pengesahan memorandum saling pengertian antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik sosialis vietnam tentang peningkatan kerjasama antara pejabat pertahanan dan kegiatan bidang pertahanan terkait (memorandum of understanding betwen the goverment of republic of indonesia and the goverment of the socialist republic of vietnam on streghtening of cooperation between defence officials and its related activities) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_3_2016.pdf
Undang-undang 4 / 2016 TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_4_2016.pdf
Undang-undang 5 / 2016 PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN (MOU) ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK FEDERASI JERMAN MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_5_2016.pdf
Undang-undang 6 / 2016 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG KERJA SAMA AKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA ON COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_6_2016.pdf
Undang-undang 7 / 2016 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_7_2016.pdf
Undang-undang 8 / 2016 PENYANDANG DISABILITAS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_8_2016.pdf
Undang-undang 9 / 2016 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_9_2016.pdf
Undang-undang 10 / 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015  TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_10_2016.pdf
Undang-undang 11 / 2016 PENGAMPUNAN PAJAK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_11_2016.pdf
Undang-undang 12 / 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_12_2016.pdf
Undang-undang 13 / 2016 PATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_13_2016.pdf
Undang-undang 14 / 2016 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_14_2016.pdf
Undang-undang 15 / 2016 PENGESAHAN MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006 (KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM, 2006) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_15_2016.pdf
Undang-undang 16 / 2016 PENGESAHAN PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PERSETUJUAN PARIS ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI PERUBAHAN IKLIM) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_16_2016.pdf
Undang-undang 17 / 2016 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2OO2 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_17_2016.pdf
Undang-undang 18 / 2016 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_18_2016.pdf
Undang-undang 19 / 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_19_2016.pdf
Undang-undang 20 / 2016 MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_20_2016.pdf
Undang-undang 1 / 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_1_2015.pdf
Undang-undang 2 / 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_2 _2015.pdf
Undang-undang 3 / 2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_3 _2015.pdf
Undang-undang 4 / 2015 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_4_2015.pdf
Undang-undang 5 / 2015 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_5_2015.pdf
Undang-undang 6 / 2015 PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_6_2015.pdf
Undang-undang 7 / 2015 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_7_2015.pdf
Undang-undang 8 / 2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_8_2015.pdf
Undang-undang 9 / 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_9_2015.pdf
Undang-undang 10 / 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_10_2015.pdf
Undang-undang 11 / 2015 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_11_2015.pdf
Undang-undang 12 / 2015 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_12_2015.pdf
Undang-undang 13 / 2015 PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM) Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_13_2015.pdf
Undang-undang 14 / 2015 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_14_2015.pdf
Undang-undang 5 / 2014 APARATUR SIPIL NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak uu_5_2014.pdf
Undang-undang 12 / 2011 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak uu_12 2011.pdf
Undang-undang 11 / 2008 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Lihat Katalog Lihat Abstrak uu_11_2008.pdf
Undang-undang 1 / 2004 PERBENDAHARAAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak uu_1_2004.pdf
Undang-undang 33 / 2004 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak uu_33_2004.pdf
Undang-undang 17 / 2003 KEUANGAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak uu_17_2003.pdf
Undang-undang 20 / 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak uu_20_2001.pdf Mengubah Undang-undang (UU) No. 31/1999
Undang-undang 14 / 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak uu_14_2000.pdf Mengubah Undang-undang (UU) No. 54/1999
Undang-undang 5 / 1999 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_5_1999.pdf
Undang-undang 28 / 1999 PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME Lihat Katalog Lihat Abstrak uu_28_1999.pdf
Undang-undang 31 / 1999 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lihat Katalog Lihat Abstrak uu_31_1999.pdf Diubah Oleh Undang-undang (UU) No. 20/2001
Undang-undang 54 / 1999 PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak UU_54_1999.pdf Diubah Oleh Undang-undang (UU) No. 14/2000
Undang-undang 7 / 1965 PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN-BANGKO DAN DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak uu_7_1965.pdf
Undang-undang 12 / 1956 PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak uu_12_1956.pdf