Cari Peraturan
JENIS:
NOMOR:
TAHUN :
TENTANG:
ABSTRAK:
STATUS AKHIR:
Cari Non-Peraturan
JUDUL:
PENGARANG:
PENERBIT :
KOTA TERBIT:
TAHUN TERBIT:
Statistik Pengunjung
Online : 1 User
Hari Ini : 92
Kemarin: 218
Bulan Ini: 10457
Tahun Ini : 37201
Total Visitor: 49856
Total Hits: 98917 Hits
Database Produk Hukum Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya

PERMENDAGRI

Jenis Nomor Peraturan Judul/Subjek Katalog Abstrak Download Peraturan Status
PERMENDAGRI 1 / 2017 PENATAAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 1_2017.pdf
PERMENDAGRI 2 / 2017 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 2_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 3 / 2017 PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 3_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 4 / 2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016 Lihat Katalog Lihat Abstrak Permendagri 4_2017.pdf
PERMENDAGRI 5 / 2017 PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 5_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 6 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 6_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 7 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 7_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 8 / 2017 KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 8_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 9 / 2017 PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 9_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 10 / 2017 HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 10_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 11 / 2017 PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 11_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 12 / 2017 PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 12_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 13 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 13_2017.pdf
PERMENDAGRI 14 / 2017 BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI, KOTA CIMAHI DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN KABUPATEN BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 14_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 15 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 15_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 16 / 2017 URAIAN TUGAS PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 16_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 17 / 2017 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 17_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 18 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 18_th_2017-1.pdf
PERMENDAGRI 19 / 2017 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 19_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 20 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 20_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 21 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 21_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 22 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 22_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 23 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PASAMANBARAT PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 23_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 24 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 24_2017.pdf
PERMENDAGRI 25 / 2017 BATAS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 25_2017.pdf
PERMENDAGRI 26 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 26_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 27 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 27_2017.pdf
PERMENDAGRI 28 / 2017 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 28_2017.pdf
PERMENDAGRI 29 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN SIKKA DENGAN KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 29_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 30 / 2017 BATAS DAERAH KOTA BALIKPAPAN DENGANKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 30_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 31 / 2017 BATAS DAERAH KUTAI KARTANEGARA DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 31_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 32 / 2017 PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 32_2017.pdf
PERMENDAGRI 33 / 2017 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 33_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 34 / 2017 TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH TAHUN 2017-2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 34_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 35 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 35_2017.pdf
PERMENDAGRI 36 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN SERUYAN DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 36_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 37 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 37_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 38 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 38_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 39 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 39_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 40 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU DENGAN KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 40_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 41 / 2017 PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 41_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 42 / 2017 PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 42_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 43 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 43_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 44 / 2017 BATAS DAERAH KOTA PRABUMULIH DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 44_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 45 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN  KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 45_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 46 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 46_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 47 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 47_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 48 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 48_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 49 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 49_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 50 / 2017 BATAS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 50_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 51 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 51_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 52 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 52_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 53 / 2017 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 53_2017.pdf
PERMENDAGRI 54 / 2017 PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 54_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 55 / 2017 PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 55_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 56 / 2017 PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 56_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 57 / 2017 PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 57_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 58 / 2017 KERJA SAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 58_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 59 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 59_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 60 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 60_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 61 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 61_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 62 / 2017 PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 62_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 63 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 63_2017.pdf
PERMENDAGRI 64 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 64_2017.pdf
PERMENDAGRI 65 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 65_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 66 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 66_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 67 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 67_2017.pdf
PERMENDAGRI 68 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 68_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 69 / 2017 BATAS DAERAH KOTA MANADO DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 69_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 70 / 2017 BATAS DAERAH KOTA GORONTALO DENGAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 70_2017.pdf
PERMENDAGRI 71 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 71_2017.pdf
PERMENDAGRI 72 / 2017 BATAS DAERAH KOTA GORONTALO DENGAN KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 72_2017.pdf
PERMENDAGRI 73 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO DENGAN KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 73_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 74 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 74_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 75 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 75_2017.pdf
PERMENDAGRI 76 / 2017 BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 76_2017.pdf
PERMENDAGRI 77 / 2017 BATAS DAERAH KOTA BEKASI DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 77_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 78 / 2017 PENEMPATAN DAN PERPINDAHAN LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 78_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 79 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 79_2017.pdf
PERMENDAGRI 80 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 80_2017.pdf
PERMENDAGRI 81 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 81_2017.pdf
PERMENDAGRI 82 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 82_2017.pdf
PERMENDAGRI 83 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 83_2017.pdf
PERMENDAGRI 84 / 2017 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 84_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 85 / 2017 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 85_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 86 / 2017 TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 86_2017.pdf
PERMENDAGRI 87 / 2017 BATAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 87_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 88 / 2017 BATAS DAERAH KOTA JAMBI DENGAN KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 88_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 89 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 89_th_2017upload.pdf
PERMENDAGRI 90 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 90_th_2017_fix_ok_upload.pdf
PERMENDAGRI 91 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 91_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 92 / 2017 BATAS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN PROVINSI GORONTALO Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 92_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 93 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 93_th_2017_opt.pdf
PERMENDAGRI 94 / 2017 PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 94_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 95 / 2017 PENGGUNAAN SAKSI AHLI Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 95_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 96 / 2017 TATA CARA KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 96_2017-.pdf
PERMENDAGRI 97 / 2017 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 97_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 98 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 98_th_2017_no_peta_edit_fix.pdf
PERMENDAGRI 99 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 99_th_2017_fix.pdf
PERMENDAGRI 100 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 100_th_2017_fix.pdf
PERMENDAGRI 101 / 2017 BATAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU DAN KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 101_th_2017_fix_upload.pdf
PERMENDAGRI 102 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 102_th_2017_fix.pdf
PERMENDAGRI 103 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 103_th_2017_fix.pdf
PERMENDAGRI 104 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 104_2017.pdf
PERMENDAGRI 105 / 2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 105_th_2017.pdf
PERMENDAGRI 106 / 2017 PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 106_2017.pdf
PERMENDAGRI 107 / 2017 PEDOMAN NOMENKLATUR INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 107_2017.pdf
PERMENDAGRI 108 / 2017 KOMPETENSI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 108_2017.pdf
PERMENDAGRI 109 / 2017 KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 109_2017.pdf
PERMENDAGRI 110 / 2017 KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 110_2017.pdf
PERMENDAGRI 111 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 111_2017_up_load_1.pdf
PERMENDAGRI 112 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 112_2017_ok.pdf
PERMENDAGRI 113 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 113_2017.pdf
PERMENDAGRI 115 / 2017 MEKANISME PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 115_2017.pdf
PERMENDAGRI 116 / 2017 KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 116_2017.pdf
PERMENDAGRI 117 / 2017 TATA CARA PENGUSULAN DAN VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 117_2017.pdf
PERMENDAGRI 118 / 2017 BLANGKO KARTU KELUARGA, REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 118_2017.pdf
PERMENDAGRI 119 / 2017 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 119_2017.pdf
PERMENDAGRI 120 / 2017 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 120_2017.pdf
PERMENDAGRI 121 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 121_2017.pdf
PERMENDAGRI 122 / 2017 TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 122_2017.pdf
PERMENDAGRI 123 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 123_2017.pdf
PERMENDAGRI 124 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 124_2017.pdf
PERMENDAGRI 125 / 2017 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 125_2017.pdf
PERMENDAGRI 126 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI DENGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 126_2017.pdf
PERMENDAGRI 127 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI DENGAN KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 127_2017.pdf
PERMENDAGRI 128 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI DENGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 128_2017_upload.pdf
PERMENDAGRI 129 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI DENGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 129_2017_upload.pdf
PERMENDAGRI 130 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI DENGAN KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 130_2017.pdf
PERMENDAGRI 131 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI DENGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN BATAS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI DENGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 131_2017_upload.pdf
PERMENDAGRI 132 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 132_2017.pdf
PERMENDAGRI 133 / 2017 ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 133_2017.pdf
PERMENDAGRI 134 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 134_2017.pdf
PERMENDAGRI 135 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 135_2017.pdf
PERMENDAGRI 136 / 2017 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 136_2017.pdf
PERMENDAGRI 137 / 2017 KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 137_2017.pdf
PERMENDAGRI 138 / 2017 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 138_2017.pdf
PERMENDAGRI 139 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 139_2017.pdf
PERMENDAGRI 140 / 2017 PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 140_2017.pdf
PERMENDAGRI 141 / 2017 PENEGASAN BATAS DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 141_2017.pdf
PERMENDAGRI 142 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KOTA DENPASAR PROVINSI BALI Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 142_2017.pdf
PERMENDAGRI 143 / 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lihat Katalog Lihat Abstrak permendagri 143_2017.pdf