Cari Peraturan

JENIS	:
NOMOR	:
TAHUN	:
TENTANG	:
ABSTRAK	:
STATUS AKHIR	:

Cari Non-Peraturan

Link Tautan Terkait

Situs Pusat JDIH Nasional

JDIH Nasional

JDIH Provinsi Jambi

JDIH Kabupaten Bungo

Statistik Pengunjung

Online	: 121 Users
Hari Ini	:
Kemarin	:
Bulan Ini	:
Tahun Ini	:
Total Visitor	:
Total Hits	: 35708143 Hits

Database Produk Hukum Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya

PERMENDAGRI

Jenis	Nomor Peraturan	Judul/Subjek	Katalog	Abstrak	Download Peraturan
PERMENDAGRI	1 / 2017	PENATAAN DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 1_2017.pdf
PERMENDAGRI	2 / 2017	STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 2_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	3 / 2017	PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 3_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	4 / 2017	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	Permendagri 4_2017.pdf
PERMENDAGRI	5 / 2017	PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 5_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	6 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 6_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	7 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 7_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	8 / 2017	KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 8_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	9 / 2017	PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 9_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	10 / 2017	HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 10_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	11 / 2017	PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 11_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	12 / 2017	PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 12_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	13 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 13_2017.pdf
PERMENDAGRI	14 / 2017	BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI, KOTA CIMAHI DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN KABUPATEN BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 14_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	15 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 15_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	16 / 2017	URAIAN TUGAS PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 16_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	17 / 2017	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 17_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	18 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 18_th_2017-1.pdf
PERMENDAGRI	19 / 2017	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 19_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	20 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 20_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	21 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 21_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	22 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 22_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	23 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PASAMANBARAT PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 23_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	24 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 24_2017.pdf
PERMENDAGRI	25 / 2017	BATAS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 25_2017.pdf
PERMENDAGRI	26 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 26_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	27 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 27_2017.pdf
PERMENDAGRI	28 / 2017	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 28_2017.pdf
PERMENDAGRI	29 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN SIKKA DENGAN KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 29_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	30 / 2017	BATAS DAERAH KOTA BALIKPAPAN DENGANKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 30_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	31 / 2017	BATAS DAERAH KUTAI KARTANEGARA DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 31_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	32 / 2017	PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 32_2017.pdf
PERMENDAGRI	33 / 2017	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 33_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	34 / 2017	TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH TAHUN 2017-2018	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 34_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	35 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 35_2017.pdf
PERMENDAGRI	36 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN SERUYAN DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 36_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	37 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 37_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	38 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 38_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	39 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 39_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	40 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU DENGAN KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 40_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	41 / 2017	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 41_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	42 / 2017	PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 42_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	43 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 43_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	44 / 2017	BATAS DAERAH KOTA PRABUMULIH DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 44_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	45 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 45_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	46 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 46_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	47 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 47_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	48 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 48_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	49 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 49_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	50 / 2017	BATAS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 50_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	51 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 51_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	52 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 52_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	53 / 2017	PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 53_2017.pdf
PERMENDAGRI	54 / 2017	PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 54_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	55 / 2017	PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 55_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	56 / 2017	PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 56_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	57 / 2017	PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 57_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	58 / 2017	KERJA SAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 58_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	59 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 59_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	60 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 60_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	61 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 61_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	62 / 2017	PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 62_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	63 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 63_2017.pdf
PERMENDAGRI	64 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 64_2017.pdf
PERMENDAGRI	65 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 65_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	66 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 66_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	67 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 67_2017.pdf
PERMENDAGRI	68 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 68_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	69 / 2017	BATAS DAERAH KOTA MANADO DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 69_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	70 / 2017	BATAS DAERAH KOTA GORONTALO DENGAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 70_2017.pdf
PERMENDAGRI	71 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 71_2017.pdf
PERMENDAGRI	72 / 2017	BATAS DAERAH KOTA GORONTALO DENGAN KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 72_2017.pdf
PERMENDAGRI	73 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO DENGAN KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 73_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	74 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 74_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	75 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 75_2017.pdf
PERMENDAGRI	76 / 2017	BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 76_2017.pdf
PERMENDAGRI	77 / 2017	BATAS DAERAH KOTA BEKASI DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 77_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	78 / 2017	PENEMPATAN DAN PERPINDAHAN LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 78_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	79 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 79_2017.pdf
PERMENDAGRI	80 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 80_2017.pdf
PERMENDAGRI	81 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 81_2017.pdf
PERMENDAGRI	82 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 82_2017.pdf
PERMENDAGRI	83 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 83_2017.pdf
PERMENDAGRI	84 / 2017	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 84_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	85 / 2017	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 85_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	86 / 2017	TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 86_2017.pdf
PERMENDAGRI	87 / 2017	BATAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 87_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	88 / 2017	BATAS DAERAH KOTA JAMBI DENGAN KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 88_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	89 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 89_th_2017upload.pdf
PERMENDAGRI	90 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 90_th_2017_fix_ok_upload.pdf
PERMENDAGRI	91 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 91_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	92 / 2017	BATAS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN PROVINSI GORONTALO	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 92_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	93 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 93_th_2017_opt.pdf
PERMENDAGRI	94 / 2017	PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 94_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	95 / 2017	PENGGUNAAN SAKSI AHLI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 95_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	96 / 2017	TATA CARA KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 96_2017-.pdf
PERMENDAGRI	97 / 2017	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 97_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	98 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 98_th_2017_no_peta_edit_fix.pdf
PERMENDAGRI	99 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 99_th_2017_fix.pdf
PERMENDAGRI	100 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 100_th_2017_fix.pdf
PERMENDAGRI	101 / 2017	BATAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU DAN KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 101_th_2017_fix_upload.pdf
PERMENDAGRI	102 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 102_th_2017_fix.pdf
PERMENDAGRI	103 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 103_th_2017_fix.pdf
PERMENDAGRI	104 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 104_2017.pdf
PERMENDAGRI	105 / 2017	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 105_th_2017.pdf
PERMENDAGRI	106 / 2017	PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 106_2017.pdf
PERMENDAGRI	107 / 2017	PEDOMAN NOMENKLATUR INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 107_2017.pdf
PERMENDAGRI	108 / 2017	KOMPETENSI PEMERINTAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 108_2017.pdf
PERMENDAGRI	109 / 2017	KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2018	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 109_2017.pdf
PERMENDAGRI	110 / 2017	KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 110_2017.pdf
PERMENDAGRI	111 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 111_2017_up_load_1.pdf
PERMENDAGRI	112 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 112_2017_ok.pdf
PERMENDAGRI	113 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2017	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 113_2017.pdf
PERMENDAGRI	115 / 2017	MEKANISME PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 115_2017.pdf
PERMENDAGRI	116 / 2017	KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 116_2017.pdf
PERMENDAGRI	117 / 2017	TATA CARA PENGUSULAN DAN VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 117_2017.pdf
PERMENDAGRI	118 / 2017	BLANGKO KARTU KELUARGA, REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 118_2017.pdf
PERMENDAGRI	119 / 2017	PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 119_2017.pdf
PERMENDAGRI	120 / 2017	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 120_2017.pdf
PERMENDAGRI	121 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 121_2017.pdf
PERMENDAGRI	122 / 2017	TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 122_2017.pdf
PERMENDAGRI	123 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 123_2017.pdf
PERMENDAGRI	124 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 124_2017.pdf
PERMENDAGRI	125 / 2017	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 125_2017.pdf
PERMENDAGRI	126 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI DENGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 126_2017.pdf
PERMENDAGRI	127 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI DENGAN KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 127_2017.pdf
PERMENDAGRI	128 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI DENGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 128_2017_upload.pdf
PERMENDAGRI	129 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI DENGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 129_2017_upload.pdf
PERMENDAGRI	130 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI DENGAN KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 130_2017.pdf
PERMENDAGRI	131 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI DENGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN BATAS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI DENGAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 131_2017_upload.pdf
PERMENDAGRI	132 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 132_2017.pdf
PERMENDAGRI	133 / 2017	ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 133_2017.pdf
PERMENDAGRI	134 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 134_2017.pdf
PERMENDAGRI	135 / 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 135_2017.pdf
PERMENDAGRI	136 / 2017	PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2018	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 136_2017.pdf
PERMENDAGRI	137 / 2017	KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 137_2017.pdf
PERMENDAGRI	138 / 2017	PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 138_2017.pdf
PERMENDAGRI	139 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 139_2017.pdf
PERMENDAGRI	140 / 2017	PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 140_2017.pdf
PERMENDAGRI	141 / 2017	PENEGASAN BATAS DAERAH	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 141_2017.pdf
PERMENDAGRI	142 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KOTA DENPASAR PROVINSI BALI	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 142_2017.pdf
PERMENDAGRI	143 / 2017	BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Lihat Katalog	Lihat Abstrak	permendagri 143_2017.pdf

JUDUL	:
PENGARANG	:
PENERBIT	:
KOTA TERBIT	:
TAHUN TERBIT	: